Open Governance untuk Pengurangan Resiko Bencana
Artikel ini ditulis oleh Ariyaningsih
Open Governance didefinisikan sebagai “budaya pemerintahan berdasarkan kebijakan dan praktik publik yang inovatif dan berkelanjutan yang diilhami oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang mendorong demokrasi dan pertumbuhan inklusif (OECD, 2016)
PEMBAHASAN
Open Governance didefinisikan sebagai “budaya pemerintahan berdasarkan kebijakan dan praktik publik yang inovatif dan berkelanjutan yang diilhami oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang mendorong demokrasi dan pertumbuhan inklusif” (OECD, 2016). Bisa dikatakan bahwa Open Governance sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Diketahui bahwa tiga isu penting untuk pemerintahan terbuka adalah 1) keterbukaan data, 2) jaminan kualitas data dan 3) partisipasi terbuka (Meijer et al., 2019). Ditambah dengan Hudson yang berpendapat bahwa open governance membantu dalam proses adaptive learning, yang merupakan kunci pemecahan masalah dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi (Hudson, 2016). Untuk mencapai keberhasilan dalam open governance, transparansi data juga penting untuk tujuan ini. UNDESA mendefinisikan bahwa data dikatakan terbuka ketika diakses, digunakan kembali, dan didistribusikan kembali oleh siapa saja untuk tujuan apa pun termasuk penggunaan kembali untuk kepentingan komersial, bersifat gratis dan tanpa batasan apa pun (UNDESA, 2013). Dengan keterbukaan data yang ada di pemerintah, hal ini diharapkan membantu pemerintah untuk mengelola kotanya.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap bencana seperti banjir,tanah longsor, gunung meletus, dan beberapa tahun ini muncul biological hazard yaitu covid-19 yang menyebabkan dampak yang sangat besar untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Data berubah dengan sangat cepat selama terjadi bencana. Penting bagi kita untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber missal TV, radio, dan Internet, mungkin dari Badan Meteorologi, kantor penanggulangan bencana, dan kementerian dan lembaga lainnya hingga pemerintah daerah. Hal ini digunakan untuk terus memperbarui informasi. Bisa dikatakan bahwa sangatlah penting untuk mengembangkan sistem pemerintahan kota untuk mengimplementasikan open data. Sebagai contoh, COVID-19 telah membatasi kunjungan langsung ke kantor atau istilahnya kita dapat bekerja dari rumah (Work From Home). Dalam situasi WFH, kita dapat melihat betapa pentingnya cloud data, yang dapat diakses dari jarak jauh. Disadari atau tidak, adanya work from home ini seharusnya bisa menyebabkan perubahan pola pikir dari pemerintah kota. Karena open data tidak memerlukan keahlian khusus di pemerintahan, penggunaan open data di masa depan cukup menjanjikan dalam hal pengurangan risiko bencana yang ada di kota mereka masing-masing. Pada tahap awal, mungkin perlu seperti ruangan besar di mana data yang akan dikumpulkan dan informasi yang akan disebarluaskan dapat dikelola dan diteliti secara terpusat berdasarkan kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah kemitraan dalam berbagi data, analisis data dan interpretasi data. Sumber daya manusia dan penggunaan platform komunikasi akan menjadi sangat penting.
Pemerintah kota harus siap untuk berbagi data yang mereka kumpulkan (misalnya, kondisi jalan) dengan daerah dan organisasi lain. Langkah penting dalam mempersiapkan bencana adalah mengetahui data mana yang harus dibagikan dan data mana yang harus dilindungi. Beberapa data, bahkan data sensitif, dapat dibagikan di antara lembaga pemerintah tetapi tidak di luar pemerintah karena masalah privasi. Disinilah, dirasa penting untuk mengetahui batasan dan perjanjian penggunaan data yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pemerintah kota perlu memperkuat kapasitas mereka. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membantu kota-kota berjalan lebih efisien. Pemerintah bisa menggandeng LSM dan relawan yang dapat memberikan bantuan kapan saja selama masa tanggap darurat bencana. Open governance masih akan terus dikembangkan, dan open data adalah alat penting untuk menyukseskan open governance. Meskipun ada tren untuk membuat open data untuk informasi geo-spasial penting untuk menyesuaikan data terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Proses transformasi untuk open governance di Indonesia mungkin membutuhkan perubahan hukum dan teknis. Penting untuk menyinkronkan dan menyesuaikan open governance dan open data, agar dapat digunakan secara efektif dalam pengurangan risiko bencana.
Daftar Pustaka
Hudson, A. (2016). The value of open governance, adaptive learning and development. https://www.globalintegrity.org/2016/01/21/the-value-of-open-governance-adaptive-learning-and-development/
Meijer, A. J., Lips, M., & Chen, K. (2019). Open Governance: A New Paradigm for Understanding Urban Governance in an Information Age. Frontiers in Sustainable Cities, 1(August), 1–9. https://doi.org/10.3389/frsc.2019.00003
OECD. (2016). Open government: the global context and the way forward. OECD Publishing. https://www.oecd.org/gov/open-government-9789264268104-en.htm
UNDESA. (2013). Guidelines on Open Government Data for Citizen Engagement. United Nation. http://www.unpan.org/DPADM/Themes/OpenGovernmentDataandServices/tabid/1536/language/en-US/Default.aspx